Tugas Etika Bisnis yang Ke tiga

ETIKA PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Kode Etik AICPA terdiri atas dua bagian;

1)      Prinsip-prinsip Etika

2)      Aturan Etika (rules)

Prinsip-prinsip Fundamental Etika IFAC:

1)      Integritas. Seorang akuntan profesional harus bertindak tegas dan jujur dalam semua hubungan bisnis dan profesionalnya. Jadi sikap integritas harus dipertahankan oleh seorang auditor yang mengaudit laporan keuangan karena hal ini menyangkut dengan kewajaran atas laporan keuangan yang diberikan oleh seorang auditor.

2)      Objektivitas. Seorang akuntan profesional seharusnya tidak boleh membiarkan terjadinya bias, konflik kepentingan, atau dibawah penguruh orang lain sehingga mengesampingkan pertimbangan bisnis dan profesional. Jika seorang auditor tidak bersikap objektif maka pendapat yang diberikan oleh auditor tersebut tidak dapat dipercaya.

3)      Kompetensi profesional dan kehati-hatian. Seorang akuntan professional mempunyai kewajiban untuk memelihara pengetahuan dan keterampilan profesional secara berkelanjutan pada tingkat yang diperlukan untuk menjamin seorang klien atau atasan menerima jasa profesional yang kompeten yang didasarkan atas perkembangan praktik, legislasi, dan teknik terkini. Seorang akuntan profesional harus bekerja secara tekun serta mengikuti standar-standar profesional harus bekerja secara tekun serta mengikuti standar-standar professional dan teknik yang berlaku dalam memberikan jasa profesional.

4)      Kerahasiaan. Seorang akuntan profesional harus menghormati kerahasiaan formasi yang diperolehnya sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis serta tidak boleh mengungapkan informasi apa pun kepada pihak ketiga tanpa izin yang benar dan spesifik, kecuali terdapat kewajiban hukum atau terdapat hak profesional untuk mengungkapkannya.

5)      Perilaku Profesional. Seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan perundang-undangan yang relevan dan harus menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Karena apabila seorang akuntan professional tidak patuh hukum maka hal ini dapat merusak atau mencinderai profesi seluruh akuntan.

Aturan dan Interpretasi Etika.

Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Pernyataan Etika Profesi yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai Interpretasi dan atau Aturan Etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru untuk menggantikannya.

Kepatuhan terhadap Kode Etik, seperti juga dengan semua standar dalam masyarakat terbuka, tergantung terutama sekali pada pemahaman dan tindakan sukarela anggota. Di samping itu, kepatuhan anggota juga ditentukan oleh adanya pemaksaan oleh sesama anggota dan oleh opini publik, dan pada akhirnya oleh adanya mekanisme pemrosesan pelanggaran Kode Etik oleh organisasi, apabila diperlukan, terhadap anggota yang tidak menaatinya.
Jika perlu, anggota juga harus memperhatikan standar etik yang ditetapkan oleh badan pemerintahan yang mengatur bisnis klien atau menggunakan laporannya untuk mengevaluasi kepatuhan klien terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ETIKA PROFESI AKUNTAN PUBLIK

ETIKA PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Kode Etik AICPA terdiri atas dua bagian; bagian pertama berisi prinsip-prinsip Etika dan pada bagian kedua berisi Aturan Etika (rules):

1.      Tanggung Jawab: dalam menjalankan tanggung jawab sebagai seorang profesional, anggota harus menjalankan pertimbangan moral dan profesional secara sensitive.

2.      Kepentingan Publik: Anggota harus menerima kewajiban mereka untuk bertindak sedemikian rupa demi melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukan komitmen atas profesionalisme.

3.      Integritas: Untuk memelihara dan memperluas keyakinan publik, anggota harus melaksanakan semua tanggung jawab profesional dengan ras integritas tertinggi.

4.      Objektivitas dan Independensi: Seorang anggota harus memelihara objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam menunaikan tanggung jawab profesional.Seorang anggota dalam praktik publik seharusnya menjaga independensi dalam fakta dan penampilan saat memberikan jasa auditing dan atestasi lainnya.

5.      Kehati-hatian (due care): Seorang anggota harus selalu mengikuti standar-standar etika dan teknis profesi terdorong untuk secara terus menerus mengembangkan kompetensi dan kualitas jasa, dan menunaikan tanggung jawab profesional sampai tingkat tertinggi kemampuan anggota yang bersangkutan.

6.      Ruang Iingkup dan Sifat Jasa: Seorang anggota dalam praktik publik harus mengikuti prinsip-prinsip kode Perilaku Profesional dalam menetapkan ruang lingkup dan sifat jasa yang diberikan.

Prinsip-prinsip Fundamental Etika IFAC:

1)      Integritas. Seorang akuntan profesional harus bertindak tegas dan jujur dalam semua hubungan bisnis dan profesionalnya. Jadi sikap integritas harus dipertahankan oleh seorang auditor yang mengaudit laporan keuangan karena hal ini menyangkut dengan kewajaran atas laporan keuangan yang diberikan oleh seorang auditor.

2)      Objektivitas. Seorang akuntan profesional seharusnya tidak boleh membiarkan terjadinya bias, konflik kepentingan, atau dibawah penguruh orang lain sehingga mengesampingkan pertimbangan bisnis dan profesional. Jika seorang auditor tidak bersikap objektif maka pendapat yang diberikan oleh auditor tersebut tidak dapat dipercaya.

3)      Kompetensi profesional dan kehati-hatian. Seorang akuntan professional mempunyai kewajiban untuk memelihara pengetahuan dan keterampilan profesional secara berkelanjutan pada tingkat yang diperlukan untuk menjamin seorang klien atau atasan menerima jasa profesional yang kompeten yang didasarkan atas perkembangan praktik, legislasi, dan teknik terkini. Seorang akuntan profesional harus bekerja secara tekun serta mengikuti standar-standar profesional harus bekerja secara tekun serta mengikuti standar-standar professional dan teknik yang berlaku dalam memberikan jasa profesional.

4)      Kerahasiaan. Seorang akuntan profesional harus menghormati kerahasiaan formasi yang diperolehnya sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis serta tidak boleh mengungapkan informasi apa pun kepada pihak ketiga tanpa izin yang benar dan spesifik, kecuali terdapat kewajiban hukum atau terdapat hak profesional untuk mengungkapkannya.

5)      Perilaku Profesional. Seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan perundang-undangan yang relevan dan harus menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Karena apabila seorang akuntan professional tidak patuh hukum maka hal ini dapat merusak atau mencinderai profesi seluruh akuntan.

Aturan dan Interpretasi Etika.

Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Pernyataan Etika Profesi yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai Interpretasi dan atau Aturan Etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru untuk menggantikannya.

Kepatuhan terhadap Kode Etik, seperti juga dengan semua standar dalam masyarakat terbuka, tergantung terutama sekali pada pemahaman dan tindakan sukarela anggota. Di samping itu, kepatuhan anggota juga ditentukan oleh adanya pemaksaan oleh sesama anggota dan oleh opini publik, dan pada akhirnya oleh adanya mekanisme pemrosesan pelanggaran Kode Etik oleh organisasi, apabila diperlukan, terhadap anggota yang tidak menaatinya.
Jika perlu, anggota juga harus memperhatikan standar etik yang ditetapkan oleh badan pemerintahan yang mengatur bisnis klien atau menggunakan laporannya untuk mengevaluasi kepatuhan klien terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jawaban soal Ethics and Governance Scandals

Ethics and Governance Scandals

1.      Do you think that the events recorded in this chapter are isolated instances of business malfeasance, or are they systemic through the business world?

2.      The events recorded in this chapter have given rise to legislative reforms concerning executives, directors, and accountants are to behave. Is this a case of too little legislation being enacted too late to prevent additional business fiascos?

3.      Is there anything else that can be done to curtail this sort of egregious business behavior other than legislation?

4.      Many cases of financial malfeasance involve misrepresentation to mislead boards of directors and/or investors. Identify the instances of misrepresentation in the Enron, Arthur Anderson, and WorldCom cases discussed in this chapter. Who was to benefit, and who was being misled?

5.      Use the Jennings “seven sign” framework to analyze the Enron and WorldCom cases in this chapter?

6.      Rank the worst three villains in the film wall street: money never sleeps (2010). Explain your taking?

7.      In each case discussed at some length in this chapter-Enron, Arthur Andersen, WorldCom, and Bernie Madoff-the problems were known to Whistle-Blowers should those Whistle-Blowers each have made more effort to be heard? How?      

Jawaban:

1.      Iya, contoh kasus yang ada di dalam bab ini merupakan praktek penyimpangan dari bisnis dimana pihak manajemen dari perusahaan-perusahaan besar di Amerika telah melakukan berbagai macam pelanggaran praktik bisnis yang tidak sehat dan keluar dari prinsip good corporate governance. Akhirnya perusahaan tersebut harus menuai suatu kehancuran yang tragis dengan meninggalkan hutang milyaran dolar  dan menyisakan implikasi negatif bagi banyak pihak, terutama karyawan perusahaan yang menginvestasikan dana pensiunnya dalam saham perusahaan serta investor di pasar modal pada umumnya (social impact). Milyaran dolar kekayaan investor terhapus seketika dengan meluncurnya harga saham berbagai perusahaaan di bursa efek.

2.      Iya, kasus yang terjadi di perusahaan-perusahaan besar di Amerika terjadi karena terlalu sedikit undang-undang dan telambat di buatnya undang-undang tentang perlindungan terhadap investor. Kasus ini mempunyai implikasi terhadap pembaharuan tatanan kondisi maupun regulasi praktik bisnis di Amerika Serikat antara lain yaitu Pemerintah AS menerbitkan Sarbanes-Oxley Act (SOX) untuk melindungi para investor dengan cara meningkatkan akurasi dan reabilitas pengungkapan yang dilakukan perusahaan publik. Perubahan-perubahan yang terdapat dalam SOX antara lain:

·         KAP dilarang memberikan jasa non audit kepada perusahaan yang diaudit.

·         KAP membutuhkan persetujuan dari audit committee perusahaan sebelum melakukan audit.

·          Melarang KAP memberikan jasa audit jika audit partnernya telah memberikan jasa audit tersebut selama lima tahun berturut-turut kepada klien tersebut.

·         KAP harus segera membuat laporan kepada audit committee yang menunjukkan praktik akuntansi yang sesuai standar.

·         KAP dilarang memberikan jasa audit jika CEO, CFO, chief accounting officer, controller klien sebelumnya bekerja di KAP tersebut dan mengaudit klien tersebut setahun sebelumnya.

3.      Ada, selain undang-undang kita dapat mencegah hal ini terjadi dengan adanya kesadaran dari auditor itu sendiri. Peran auditor sangatlah penting dalam pengendalian kontrol perusahaan serta sebagai pendeteksi kecurangan. Auditor seharusnya bisa bersikap independen, menjungjung tinggi independensi, profesionalisme dan tidak melakukan pelanggaran kode etik profesi dan ingkar dari tanggungjawab terhadap profesi maupun masyarakat.  Namun jika auditor yang seharusnya bertindak sebagai pendeteksi kecurangan malah bersekongkol dengan manajemen perusahaan untuk melancarkan praktik bisnis yang tidak sehat maka fenomena seperti kehancuran perusahaan-perusahaan besar di Amerika akan terjadi.

4.      Pada saat terjadi  penyimpangan informasai keuangan yang disampaikan oleh pihak perusahaan, maka para direktur dan akuntan perusahaan merupakan pihak yang beruntung. Sedangkan para investor dan tenaga kerja adalah pihak yang dirugikan karena mereka tidak tahu akan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Hal ini sangat jelas bahwa para direktur adalah pihak yang menguntungkan karena setelah skandal tersebut terungkap para direkturnya menyelesaikan tuntutan hukum dengan membayar sejumlah uang yang sangat besar secara pribadi. Dari mana asal duitnya ?. Ini yang disebut benturan kepentingan atau Direkturnya telah menjadikan perusahaan sebagai sapi perah.

5.      7 Jennings untuk menganalisis kasus Enron dan WorldCom:

a.    Pressure to meet goals, especially financial ones, at any cost

b.    A culture that does not foster open and candid conversation and discussion

c.    A ceo who is surrounded with people who will agree and flatter the ceo , as well as a ceo whose reputation is beyond criticism

d.   Weak boards that do not exercise their fiduciary responsibilities with diligence

e.    An organization that promotes people on the basis of nepotism and favoritism

f.     Hubris. The arrogant belief that rules are for other people, but not for us

g.    A flawed cost/benefit attitude that suggests that poor ethical behavior in one area can be offset by good ethical behavior in another area.

Ada beberapa kontroversi yang mengiringi proses penyelidikan sebab-sebab kebangkrutan Enron dan WorldCom, antara lain: manajemen Enron diketahui telah melakukan praktek window dressing. Memanipulasi angka-angka laporan keuangan agar tampak menarik di mata investor dan dianggap memiliki kinerja yang baik. Melakukan mark up pada pendapatan dan menyembunyikan utangnya tentu tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Diperlukan keahlian “akrobatik” yang tinggi dari para professional yang bekerja pada atau disewa oleh Enron dan WorldCom untuk menyulap angka-angka. KAP Arthur Andersen kantor Huston (Kantor Akuntan Publik kelas dunia), dipersalahkan karena ikut membantu proses rekayasa keuangan tingkat tinggi itu, sehingga manipulasi ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Karena praktek kotor yang berlangsung selama bertahun-tahun inilah Sherron Watskin dan Cynthia Cooper, salah satu eksekutif Enron dan WorldCom yang tak tahan lagi terlibat dalam manipulasi itu mulai “berteriak” melaporkan praktek yang tidak terpuji itu. Keberanian Watskin dan Cooper inilah yang membuat semuanya menjadi jelas dan terbuka. Dalam praktek manipulasi ini dapat dikatakan telah terjadi sebuah kolusi tingkat tinggi antara CEO, akuntan internal, auditor independen, pengacara, banker, dan analis keuangan. Mereka bekerjasama untuk menipu pihak-pihak yang sangat awam tentang seluk-beluk transaksi keuangan perusahaan. Mereka telah menghianati tugas mulia sebagai pihak yang bertugas menjaga kepentingan publik.

6.      Film Wall Street “Money Never Sleep” merupakan film yang sangat terkenal, legendaris bahkan menjadi referensi bagi kalangan praktisi pasar modal, khususnya profesi stock-broker. Plot film Wall Street pertama tersebut adalah tentang seorang stock-broker ambisius dalam karir (Fox) yang terlibat insider trading di bursa saham bersama Gekko, seorang milyarder Dari film ini dapat kita simpulkan bahwa dengan uang orang dapat berbuat apa saja yang dia inginkan dan betapa kejamnya dunia bisnis. Sebenarnya kehidupan investor tidak jauh-jauh juga seperti itu. Namun, yang menjadi pemikiran utama mereka adalah bagaimana uang yang mereka tetap bisa berputar menghasilkan uang lagi. Jadi ketika ditawarkan sejumlah fasilitas mewah saat ini atau sejumlah ide bisnis/usaha masa depan yang menjanjikan, maka sudah pasti investor selalu memilih yang kedua. Hal ini pasti tidak akan dimiliki oleh orang yang tidak memiliki paradigma berinvestasi. Namun yang buruk dari investor adalah sebuah ketamakan. Bahkan tak jarang dalam dunia investor dikenal sebuah istilah “Greed is Good” (Rakus itu baik). Hal ini sering terjadi pada dunia saham seperti yang ada di film The Money Never Sleep. Namun hal ini jarang terjadi pada dunia investasi real karena jenis usaha yang dikembangkan nyata dan uangnya pun nyata.

7.      Iya, pendapat Whistle Blower harus didengar karena merekalah yang lebih tau tentang keadaan perusahaan yang sesungguhnya, dan karena mereka menganggap hal yang dilakukan oleh pihak manajemen sudah sangat fatal makanya mereka melaporkan hal tersebut kepada pihak berwenang untuk dapat ditelusuri secara lebih lanjut.

Ethics and Governance Scandals

Ethics & Governance Scandals This chapter provide a timeline and summary of some of the most notorious corporate ethics and governance scandals and failures, as well as an analysis of the governance changes and trends these scandals produced. Throughout the period covered, the pattern of change has remained the same.  Each scandals has outraged the public and made people aware that the specific behaviour of corporate personnel or profesionals needs to be improved.  With each additional scandal, the awareness and sensitivity of the public to sub-standard behaviour has grown, and the publics’s tolerance level has diminished.  The credibility of corporate promises and financial statements has been eroded.  Lawmakers, regulators directors, and professional bodies have responded to restore confidence in the corporate governance system. The failure of boards of directors, management, and accountants to ensure that business and the accounting profession are acting in the best interest of shareholders, and society is traced through the following scandals and reactions: 1) Enron corporation; the board of directors failed to provide the oversight needed to prevent the largest bankruptcy in American history, at the time. 2) Arthur Anderson; as a result of shifting its focus from providing audit services to selling high-profit margin consulting services, Arthur Anderson lost its perceived independence when conducting the Enron audit. 3) WorldCom; at $11 billion it beclipsed the $2.6 billion Enron fraud. There was no one in the organization to challenge and question the authority of Bernard Ebbers, CEO of WorldCom. 4) Sarbanes-Oxley Act (SOX); as result of business, audit , and corporate governance failures, the U.S. government passed SOX in 2002 to enhance corporate accountability and responsibility. 5) Tax shelters; Ernst & Young and KPMG were no longer protecting the public interest when the began to sell highly lucrative tax shelters to the super-rich. The government was so incensed with their egregious behaviour that the firms were fined and Circular 230 was issued. 6) Circular 230; in 2007n the internal revenue service imposed new professional standard on tax preparers and tax advisors. 7) Subprime Mortgage Meltdown; there was a lot of money to be made vin speculating on mortgage-backed securities. but the risks had not been carefully assessed and so, when the U.S. housing market collapsed in 2008, the value of the associated securities fell, and governments around the world had to provide bailouts to avert a global financial crisis. 8) Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act-in July 2010, as a result of the subprime mortgage crisis, the U.S. Congress enacted new regulations over the financial services marketplace in order to provide enhanced consumer protection. 9) Benard Madoff; in 2009 he was sent to prison for cheating investors out of billions of dollars. Investors should remember that if they are offered returns that are too good to be true, they probably are. Ethics & Governance: 1970 - 1990 As the 1950s and 1960s wore on, the awareness that our environment was a finite resource clearer, as did the realization that corporation could make changes to protect the environment. An activist group known as environmentalists began to do what they could to raise the general awareness of the public to environmental issues and sensitize the public to bad practices. Their objective was to put pressure on boards of directors, executives, and managers to realize that bad environmental practices would not only harm our environment, but in turn would harm the reputation of the individuals and the companies involved, and ultimately their profitability. Ethics & Governance: The Modern Era-1990 to The Present In November 1991, just before the introduction of the U.S. Federal Sentencing Guidelines, a judge commented that if a company could prove that all reasonable effort had been made to avoid environmental harm, then the proposed penalties of up tom $2 million per day and jail time for responsible executives could be reduced to $50,000 per day. Immediately, many major companies began to develop environmental problems and the desire of those corporations to avoid environmental damage as well some assurance of compliance. Essentially, corporations, under the direction of their boards of directors, develop governance programs that shaped their behaviour and benefitted society. In response to pressure from other activist stakeholders, corporations have instituted governance programs devoted to:  Encourage and protect whistle-blowers.  Improve health and safety.  Ensure fair dealing.  Reduce conflicts of interest.  Ensure reasonable employment practices. Despite these favourable developments, greed and conflicts of interest did not vanish. They accounted for money of the scandals that have triggeted further governance reform in the form of the Sarbanes –Oxley Act of 2002 and internationality generated 2010 bank reform regulations.

Kasus WorldCom 1. Describe the mechanism that worldcom’s management used to transfer profit from other time periods to inflate the current period? Jawab: Worldcom adalah sebuah perusahaan penyedia layanan telpon jarak jauh. Selama tahun 90an perusahaan ini melakukan beberapa akuisisi terhadap perusahaan telekomunikasi lain. Akuisisi terbesar terjadi pada 1998 pada saat Worldcom mengambilalih MCI yaitu perusahaan kedua terbesar di Amerika yang bergerak pada bidang telekomunikasi jarak jauh yang mengukuhkan posisi Worldcom menjadi operator no 1 dalam infrastruktur internet. Pada tahun 1990 terjadi masalah fundamental ekonomi pada Worldcom yaitu terlalu besarnya kapasitas telekomunikasi. Masalah ini terjadi karena pada tahun 1998 Amerika mengalami resesi ekonomi sehingga permintaan terhadap infrastruktur internet berkurang drastis. Hal ini berimbas pada pendapatan Worldcom yang menurun drastis sehingga pendapatan ini jauh dari yang diharapkan padahal untuk biaya akuisisi dan untuk membiayai investasi infrastruktur Worldcom menggunakan sumber pendanaan dari luar atau utang. Dalam laporannya 25 Juni Worldcom ditemukan bahwa perusahaan mengklasifikasikan lebih dari $3,8 milyar untuk beban jaringan sebagai pengeluaran modal. Beban jaringan adalah beban yang di bayar Worldcom kepada perusahaan lain untuk jaringan telekomunikasi seperti biaya akses dan biaya pengiriman pesan bagi Worldcom. Dilaporkan sekitar $3.0005 milyar telah salah diklasifikasikan pada tahun 2001, sementara sisanya sekitar $797 juta pada triwulan pertama tahun 2002 berdasarkan data Worldcom $14,7 milyar pada tahun 2001 disajikan sebagai biaya. Dengan memindahkan akun beban kepada akun modal, Worldcom mampu menaikkan pendapatan atau laba. Worldcom mampu menaikkan laba karena akun beban dicatat lebih tinggi karena beban kapitalisasi disajikan sebagai beban investasi. Kalu hal itu tidak terdeteksi praktek ini akan berakibat pendapatan bersih rendah yang lebih rendah dalam tahun-tahun berikutnya. Karena beban kapitalisasi jaringan tersebut akan didepresiasikan secara esensi beban kapitalisasi jaringan akan memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan biaya dalam beberapa tahun dimasa depan mungkin antara 10 tahun bahkan lebih. Worldcom juga menggunakan akun cadangan secara tidak benar. Perusahaan membuat akun ini untuk mengantisipasi kejadian-kejadian luar biasa yang tidak dapat diprediksi. Seperti hutang pajak tahun depan. Seharusnya akun ini tidak boleh dimanipulasi untuk memperoleh pendapatan. 2. Why did Arthur Anderson go along with each of these mechanism? Jawab: Dalam kasus Worldcom ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa hancurnya Worldcom di akibatkan karena praktik bisnis yang tidak sehat yang dijalankan perusahaan dan juga didukung oleh tindakan KAP Andersen yang membiarkan praktik bisnis tidak sehat tersebut. Peran auditor seharusnya sangatlah penting dalam pengendalian control perusahaan serta sebagai pendeteksi kecurangan namun Andersen malah bersekongkol dengan manajemen perusahaan untuk melancarkan praktik bisnis tidak sehat. Andersen telah menciderai kepercayaan Stock holder atau principal untuk memberikan suatu fairness information mengenai pertanggungjawaban dari manajemen perusahaan dalam mengemban amanah. KAP Andersen dan Worldcom telah bertindak secara rasional untuk kepentingan dirinya dengan melupakan norma dan etika bisnis yang sehat yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar. Di dalam kasus ini KAP yang seharusnya biasa bersikap independen tidak dilakukan oleh KAP Andersen sebagai pihak yang seharusnya menjunjung tinggi independensi, dan profesionalisme telah melakukan pelanggaran kode etik profesi dan ingkar dari tanggung jawab terhadap profesi maupun masyarakat. Karena perbuatab mereka inilah Worldcom menuai kehancuran dengan meninggalkan hutang milyaran rupiah dolar sedangkan KAP Arthur Andersen sendiri kehilangan keindependensinya dan kepercayaan dari masyarakat terhadap KAP tersebut.